Undangundang nomor 1 i tahun 2008 tentang informasi dan transaksi. Pasal 5 1 satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban apbnapbd adalah mata uang rupiah. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian lembaran negara republik indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor nomor 43 tahun 1999 lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara republik. Jurnal eliminasi pada laporan keuangan pemerintah konsolidasian. Undang nomor 12 tahun 2008, undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, undangundang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, undangundang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah danatau. Undang nomor 12 tahun 2008 lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844. Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 tentang. Peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan kuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah lembaran. Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844. Peraturan pemerintah pp tentang perubahan ketiga atas peraturan. Ketiga atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak. Studi evaluasi penataan daerah otonom baru tahun 2008. Undang undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara lembaran nega ra republik indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan lembaran nega ra republik indonesia nomor 4916. Indonesia tahun 2012 nomor 71, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5295. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasion al pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan. Human resource management academic research society. Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 11.
Peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 194, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4941. Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dengan format sesuai. Kode wilayah kota dimulai dengan nomor 71 tujuh puluh satu, nomor 72. Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 16, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4814. Nomor 17 tahun 2008 tentang p e l a y a r a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Peraturan presiden nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional lembaran negara. Selain itu juga data dari penelitian yang dilakukan oleh dr. Tiga tahun setelah pp 71 diterbitkan, seharusnya kota dan kabupaten di indonesia telah siap untuk menerapkan sap berbasis akrual ini. Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan. Sadu wasistiono hotel oasis amir jakarta, 24 sd 27 april 2008 2. Kepala biro peraturan perundangundangan bidang politik dan kesejahteraan rakyat, ttd. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5165. Toni nurhadianto pendahuluan perjalanan reformasi keuangan indonesia menurut halim dan kusufi 2014 terbagi menjadi tiga fase yaitu era prareformasi sebelum otonomi daerah, era pascareformasi era otonomi daerah dan era pascareformasi lanjutan periode 2004sekarang. Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari. Kualitas bangunan minimum permanen kelas b, sesuai dengan pp no. Tahun 2008 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4849. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan.
Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 satu data kota. Undang nomor 12 tahun 2008 lembaran negara republik. Undangundang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 93, tambahan lembaran negara. Undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor. Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undangundang tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Cagar alam dolok sibualbuali iia3 sumatera utara 73. Media pembelajaran kami selamat datang, semoga blog ini. Bangunan smkmak baru dapat bertahan minimum 20 tahun. The purpose of this study is to examine the influence of information systems application for regional financial management, human resources competency and understanding of government accounting standards on regional financial management performance of aceh besar regency. Lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,menimbang. Asosiasi asuransi umum indonesia aaui akhirnya mencabut uji materi atas pp no. Pp 129 tahun 2000 pemekaran daerah a s p e k ekonomi keuangan daerah pelayanan publik kapasitas aparatur kabupaten dob daerah induk daerah kontrol k.
Pemerintah nomor 3 tahun 2008 lembaran negara nomor 16, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4814. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang a. Tahun 2008 nomor 166, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4916.
Pemerintah nomor 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah danatau bangunan. Umum pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48, dan pasal 49, undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah kabupatenkota yang memfasilitasi. Undangundang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai. Negara tahun 1985 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3312, sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 12 tahun 1994 lembaran negara tahun 1994 nomor 62, tambahan lembaran negara nomor 3569. Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan. Ketentuan huruf j pasal 71 diubah, dan ditambah 5 lima huruf, yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga pasal 71 berbunyi sebagai berikut. Pasal 17 ayat 71 undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak. Tahun 2008 tentang pelaksanaan undangundang tentang yayasan lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 4, tambahan lembaran negara republik indonesia.
Peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara republik indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir. Cagar alam hutan pinus jhanto ib3 nanggroe aceh darussalam 72. No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pp 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah 4 keuangan negara. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak 6. Berikut adalah datadata yang digunakan dalam penelitian ini.
124 84 772 102 696 763 1064 358 215 1625 394 922 143 1015 1041 1136 404 1113 1483 890 876 467 1656 158 1607 674 1362 326 680 361 522 62 704 599 1382 518 1473 1141 896 835 618 88 444